KontraS Tantang Jokowi Periksa Megawati Terkait Kasus BLBI

intriknews.com - Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak bisa diintervensi siapapun dalam menjalankan pemerintahannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas menunjukkan dirinya sebagai sosok pemberani dalam segala hal, salah satunya dengan mengeksekusi mati para terpidana narkoba. Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi dalam Rakernas PDIP pada Minggu, (10/01/2016).

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) justru menilai pernyataan Presiden Jokowi sebagai sikap sarkastik seorang presiden.

“Sarkas! Menyebutkan diri sebagai pemberani kok untuk ambil nyawa orang,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar di Jakarta Senin (11/01/2016).

Haris lantas menantang Jokowi untuk membuktikan keberaniannya dengan mengusut kasus-kasus yang melibatkan pendukungnya selama Pilpres.

"Berani tidak Jokowi mendorong agar pengadilan bisa mengadili Hendropriyono karena kasus Talangsari 1987? Berani tidak periksa Megawati untuk kasus BLBI? Usut kasus darurat militer di Aceh berani tidak? Kalau Jokowi terima tantangan ini, barulah pantas menyebut dirinya sebagai Presiden yang tidak bisa diintervensi dan pemberani,” cetusnya.

Menurutnya, materi yang disampaikan Jokowi dalam Rakernas PDIP 2016 tersebut justru banyak yang tidak nyambung.

“Sudah tidak ada yang bisa dijual, lalu kasus hukum mati yang dijual. Presentasi kemarin itu  sangat tidak logis,” ungkapnya.

“Awalnya berbicara tentang keberanian dalam persoalan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), kok indikatornya soal hukuman mati, kan aneh. Persoalan MEA itu tentang persaingan SDM, usaha dan ekonomi. Kemudian menyinggung hukuman mati. Pernyataan yang sangat ngawur itu, malah eksekusi mati yang pelaksanaannya terkesan digembar gemborkan Jaksa Agung telah berperan mencoreng nama baik Bangsa Indonesia dimata Internasional,” sambungnya.

Atas kondisi demikian, Haris menyarankan Jokowi lebih mendengarkan para ahli sebelum menyampaikan presentasi dalam sebuah forum nasional agar tidak memalukan.

Hukuman mati, lanjutnya, bukanlah sebuah prestasi membanggakan bagi seorang Presiden dalam menjalankan pemerintahannya.

“Hukuman mati bukan tolak ukur prestasi atau keberanian seorang Presiden ataupun Jaksa Agung sebagai eksekutor. Banyak-banyak mendengar para ahli lah. Biar tahu pengetahuan dari setiap isu,” tandasnya.

Sumber: Teropongsenayan

Tweet